Menatap Impian Kota Negara Nusantara Masa Depan Indonesia

Rencana Design Tata Ruang Ibu Kota Baru Indonesia

Sumber Gambar : https://www.liputan6.com/

Membangun Ibu Kota Negara (IKN) tidak hanya menyiapkan infrastruktur dan lingkungannya saja, tetapi juga manusianya, baik yang akan pindah maupun yang telah lama menetap. Untuk membahas pentingnya aspek sosial budaya dalam rencana pembangunan IKN, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Dialog Nasional VII Pemindahan Ibu Kota Negara: “Membangun Kualitas Kehidupan Sosial Budaya” pada Selasa (25/2), di Balai Purnomo Prawiro Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. “Kementerian PPN/Bappenas telah memproyeksikan jumlah penduduk dan urbanisasi yang akan terjadi di Ibu Kota Negara. Saat ini, penduduk setempat Ibu Kota Negara tercatat 100 ribu jiwa. Jumlah tersebut diperkirakan bertambah menjadi 700 ribu jiwa di 2025, kemudian berkembang menjadi 1,5-1,6 juta jiwa di 2035, hingga mencapai perkiraan 1,7-1,9 juta jiwa di 2045. Berdasarkan ini, kita akan merancang desain kotanya seperti apa, sistem transportasi, gedung, dan lainnya. Selain itu, kami tetap memastikan lingkungan hidupnya terjaga,” jelas Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Prawiradinata.

Kalimantan Timur sejak dulu telah memiliki struktur sosial yang beragam. Sekitar 1,5 juta pendatang yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI beserta keluarganya, serta pelaku ekonomi lainnya akan hadir di wilayah IKN. Oleh karena itu, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur perlu dipersiapkan sebaik mungkin agar tidak menimbulkan masalah yang tidak kita inginkan. Pemahaman yang komprehensif mengenai kareakteristik sosial, ekonomi, maupun budaya masyarakat akan membantu Indonesia mewujudkan IKN yang “Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable”.

Pada 2018, jumlah penduduk Kalimantan Timur sebesar 3,6 juta jiwa diproyeksikan akan meningkat menjadi 5-7 juta jiwa di 2025, kemudian 8,7-9,7 juta jiwa di 2035, dan mencapai 10-11 juta jiwa di 2045. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak hanya mengembangkan wilayah IKN saja, tetapi juga wilayah sekitarnya. Deputi Rudy juga menyatakan tidak ingin membuat IKN menjadi enclaved, sementara wilayah sekitarnya tidak berkembang atau didiamkan secara alami, tetapi pemerintah justru ingin memastikan pembangunan IKN dan wilayah sekitarnya berimbang. Beliau berharap Bappeda dapat menyiapkan pelatihan vokasi serta Balai Latihan Kerja (BLK) untuk jenis pekerjaan yang bisa dikembangkan.

Menurut Deputi Rudy, terdapat beberapa sektor yang akan dikembangkan di IKN agar masyarakat setempat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN. “Mulai dari sektor layanan, pendidikan tinggi, dan industri digital dan inovasi, ini yang akan kita kembangkan di kawasan Ibu Kota Negara. Sektor-sektor ini akan menarik penduduk baru ke sana karena dalam urbanisasi, masyarakat tidak akan mau berpindah kalau tidak ada kesempatan baru. Kita juga akan mempersiapkan masyarakat setempat supaya bisa berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara. Ini akan menyerap tenaga kerja yang signifikan, belum lagi saat nanti Ibu Kota Negara sudah berkembang akan ada demand-demand baru yang cukup signifikan dari sisi pertanian, ekonomi kecil menengah, dan lainnya,” jelas Deputi Rudy.

Dalam mewujudkan IKN yang majemuk dan harmonis sesuai dengan identitas bangsa Indonesia, diperlukan pemahaman dan perencanaan aspek sosial-budaya dan sosial-ekonomi yang komprehensif. Perencanaan aspek sosial dilaksanakan dengan memastikan faktor-faktor, seperti penerimaan masyarakat, peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan dan pengembangan kearifan lokal, sumber-sumber penghidupan masyarakat, serta peran berbagai pihak termasuk generasi milenial dalam pembangunan IKN. “Sektor penyerapan tenaga kerja terbesar adalah perdagangan dan pertanian, tetapi penciptaan kesempatan kerja terbesar terjadi di sektor jasa pendidikan dan baru disusul perdagangan,” jelas Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumadi.

Perbedaan karakteristik sosial budaya antara masyarakat setempat dan pendatang perlu diantisipasi sejak awal dan ketahanan masyarakat secara ekologi, ekonomi dan sosial budaya dapat terwujud. “Kearifan ekologi dan kebudayaan masyarakat yang mempengaruhi cara hidup secara turun temurun, harus terus dilestarikan dan dapat dimanfaatkan bagi pembangunan Ibu Kota Negara,” jelas Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Vivi Yulaswati.

Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan berbagai kajian, termasuk aspek demografi, sosial dan budaya dalam pemindahan IKN. Kajian yang dilakukan merupakan tahap awal, yang perlu didiskusikan dan didalami lebih lanjut dengan berbagai pakar. “Kota hanya berarti kalo ada masyarakat. Kalo kita berbicara masyarakat, kita bicara konektivitas budaya, bukan sekadar beton, bukan sekadar pabrik, dan bukan sekadar jalan, tapi adalah manusia dan manusia adalah makhluk sosial,” jelas Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro. Dosen Arsitektur dan Perencanaan Universitas Gadjah Mada Laretna Adishakti juga mengungkapkan pentingnya pembangunan dengan perspektif budaya yang menyeluruh. “Membangun Ibu Kota Negara merupakan sebuah legacy yang dilakukan manusia. Semoga nantinya Ibu Kota Negara menjadi saujana pusaka yang tetap mempertahankan kearifan lokal,” jelas Laretna.

Dialog Nasional VII Pemindahan Ibu Kota Negara: “Membangun Kualitas Kehidupan Sosial Budaya” dilaksanakan Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan FISIP Universitas Indonesia untuk mendapatkan masukan yang konstruktif agar Masterplan Pembangunan IKN yang akan segera disusun dapat menerapkan prinsip inklusif, lestari, berkelanjutan, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang mendorong pemerataan ke seluruh wilayah Indonesia. Diskusi publik ini akan terus dilaksanakan sebagai bentuk pelibatan publik, terutama dari generasi milenial di lingkungan kampus. Suara milenial akan sangat mempengaruhi wujud IKN kita ke depan sebagai the Best City on Earth. “Mimpi Bapak Jokowi adalah membuat Ibu Kota Negara menjadi pusat kluster inovasi dan riset dunia. Di sinilah peran aktif milenial dibutuhkan untuk mewujudkan keinginan tersebut,” ujar Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar. Kutipan Informasi : https://www.kemdikbud.go.id/

Nonton Video Lebih jelas Rencana Tata Ruang Ibu Kota Baru Indonesia

Meskipun rencana Pembangunan Kota Baru Negara yang terhenti akibat Pandemi COVID, masyarakat tentunya berharap bahwa Kita akan memiliki Model Kota Negara yang menjadi Impian dan Kebanggaan Bangsa nantinya. Sebagai Pembanding Lihat Tapak Kota Negara Singapura

Beberapa implikasi dari pertumbuhan yang tidak terkelola ini termasuk:

· Kesenjangan yang Semakin Besar: Sama halnya dengan Lagos, banyak kota tengah berjuang melawan kesenjangan, penyediaan layanan yang tidak memadai dan kapasitas kota yang tidak lagi memadai. Perluasan wilayah yang tidak terkelola justru semakin memperburuk keadaan ini. Alhasil, keluarga berpenghasilan rendah pindah ke pinggiran kota untuk mencari perumahan yang terjangkau. Walaupun semakin jauh dari pusat kota, kehidupan keluarga berpenghasilan rendah ini justru akan semakin sulit. Keluarga di pinggiran kota harus menghabiskan uang dua kali lebih banyak dan waktu tempuh tiga kali lipat lebih lama menuju kantor, sekolah dan tempat hiburan di pusat kota. Semakin luas kota ini bertumbuh, dinas layanan kota semakin kesulitan menyediakan air, layanan sanitasi dan listrik. Hingga akhirnya penduduk harus bergantung pada layanan informal—seperti truk air pribadi dan pengepul sampah dengan biaya 30 kali lebih mahal dari dinas layanan kota—atau terpaksa hidup tanpa ketiga layanan mendasar tersebut, yang kemudian berdampak terhadap kesehatan serta kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Hanya penduduk berada yang mampu menjangkau biaya layanan yang tinggi tersebut, sehingga banyak penduduk perkotaan hidup tanpa layanan yang memadai. Pola pertumbuhan tanpa pengelolaan yang jelas ini memiliki efek jangka panjang terhadap akses kepada peluang, produktivitas dan kualitas hidup.
· Tekanan Ekonomi di Seluruh Kota: Penelitian menunjukkan bahwa jika kota tumbuh secara horizontal, kepadatan populasi akan menurun namun biaya layanan publik meningkat. Pada kota-kota di India dan Afrika, sarana seperti jalan beraspal, drainase dan air leding menurun drastis begitu mencapai 5 kilometer dari pusat kota. Investasi untuk infrastruktur baru dan biaya sosial untuk menutupi defisit ini akan terus meningkat seiring bertambahnya perluasan wilayah perkotaan. Perluasan kota juga turut menambah kemacetan, polusi serta waktu tempuh. Udara kotor, yang sebagian besar disebabkan oleh penggunaan mobil pribadi dan truk secara berlebih, mengakibatkan biaya sosial dan ekonomi membengkak, seperti dampak kesehatan dan kerusakan panen. Di Chengdu, Tiongkok, kerugian ekonomi yang disebabkan oleh polusi udara terkait transportasi mencapai US$3 miliar di tahun 2013.
· Masalah Lingkungan Hidup: Secara global, tingkat pertumbuhan wilayah perkotaan jauh melampaui pertumbuhan populasi. Namun biasanya, hal ini tercapai dengan mengorbankan lahan pertanian utama, ekosistem dan keanekaragaman hayati, yang memengaruhi produksi pangan dan ketahanan iklim. Saat ini, beberapa wilayah perkotaan dengan pertumbuhan paling pesat berada di wilayah pesisir dataran rendah, dataran banjir, titik-titik keanekaragaman hayati dan wilayah dengan tekanan air yang tinggi. Pertumbuhan tidak terkendali pada ekosistem-ekosistem sensitif di atas dapat semakin membebani sumber daya alam dan menyebabkan bencana banjir di sejumlah kota di Asia Selatan saat musim hujan datang. Penggalian sumur tidak resmi di kota-kota seperti Mexico City, Bangalore dan Jakarta, yang tumbuh pesat secara horizontal dengan air leding yang terbatas dan tekanan air yang tinggi, dapat menyebabkan seluruh kota terendam banjir. Khusus di Jakarta, kondisi ini sangat meresahkan. Menurut para ahli, berdasarkan perhitungan kenaikan permukaan air laut, Jakarta hanya memiliki waktu satu dekade untuk menghentikan kondisi ini, sebelum akhirnya jutaan rumah tenggelam.

Beberapa Pikiran Penting

1. Diharapkan Pembangunan dan Pengembangan Kota Baru Indonesia benar-benar tetap mengikuti Kaidah dan Prinsip-prinsip Penataan Ruang dari awal sehingga diharapkan Kota baru Indonesia akan tetap menjadi Kebangganaan Nasional dengan Model Kota yang Indah dan Modern yang tidak kalah dengan kota lainnya di dunia.

2. Karena akan menjadi Model Kota, nantinya kota baru diharapkan memiliki Jumlah Bangunan yang tetap terkontrol sehingga Prinsip Keseimbangan Lingkungan tetap di pertahankan dari waktu ke waktu. Hal tersebut juga berarti bahwa harus ada Pembatasan Penduduk dan bangunan Kota baru tentunya sehingga Keidealan kota dapat tetap terjaga.

3. karena menjadi Model Kota baru diharapkan Memiliki Standar Model Bangunan terutama untuk Bangunan Depan Jalan. Hal tersebut akan mengontrol Tapak Kota selalu Rapi dan Mendukung Tujuan Kota Model nantinya.

Sebagai Penutup Artikel ini, Pembaca bisa melihat Contoh Penataan Ruang dari Kota-kota terindah di Dunia pada Video berikut